Bangun Kepercayaan Publik Melalui Pengelolaan JDIH dan Sosialsiasi Larangan Gratifikasi

  • 12 Maret 2020
  • 13:50 WITA
berita_201303100303_BangunKepercayaanPublikMelaluiPengelolaanJDIHdanSosialsiasiLaranganGratifikasi.jpg

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan produk hukum, KPU Kabupaten Gianyar mengikuti Bimtek Teknis (bimtek) Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum Dan Sosialisasi Larangan Penerimaan Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kab/Kota. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis, 12/3/2020 bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar dengan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Biro Hukum KPU RI  Sigit Joyowardono, serta Reynald Saputra selaku Kasubbid Pemberdayaan Penguatan Jaringan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham. Bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali ini diikuti oleh seluruh komisioner, sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota se Bali.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali, AA Gede Agung Lidartawan mengatakan bahwasanya produk hukum sering disepelekan, sehingga baru dianggap penting saat terjadi sengketa pemilihan. Paradigma inilah yang harus diubah, karena produk hukum yang dihasilkan KPU mempunyai nilai yang strategis dan krusial sehingga harus dikelola dengan baik.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI Sigit Joyowardono mengatakan bahwa tujuan bimtek juga digunakan untuk menyiapkan jajaran KPU didaerah menyongsong peningkatan produk hukum berbasis digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembuatan JDIH dan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. Kegiatan pengelolaan dokumen hukum meliputi tata cara penyusunan abstraksi dan resume dari produk hukum yang telah di hasilkan oleh KPU, meningkatkan dan mengevaluasi serta menyatukan cara pandang kebutuhan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi  Hukum (JDIH) di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Senada dengan Sigit Joyowardono, narasumber dari Kemenkumham yaitu Reynald Saputra berharap KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi, namun tetap berhati-hati  terutama saat menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan KPU denagn tetap berpedoman pada standar pengelolaan JDIH yaitu standar pembuatan abstrak, standar pengelolaan dokumen informasi hukum, dan standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH. Reynad djuga mengapresiasi langkah dan komitmen KPU RI dalam mengupayakan JDIH yang terintegrasi dengan satkernya di seluruh wilayah Indonesia.

Sesi kedua dilanjutkan dengan sosialisasi larangan Penerimaan Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kab/Kota masih dengan narasumber Kepala biro Hukum KPU RI sekaligus membahas petunjuk teknis pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Sementara itu di tempat terpisah, dilaksanakan kegiatan bimtek pengelolaan laman JDIH untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota se Bali yang diikuti oleh kasubbag hukum yang dipandu oleh operator JDIH dari KPU RI.  (kr)

Komentar